Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Kita parkir dulu drama rudal-rudalan Israel versus Iran, impor pikap 105 ribu, MBG. Kali ini panggungnya di tanah sendiri, Kota Sintang, Kalbar. Tepatnya di Sintang (sekitar 6 jam dari Pontianak), sebuah kota yang mendadak terasa seperti lokasi syuting film aksi kelas B, lengkap dengan aparat, massa, dan ending yang bikin dahi berkerut.
Sabtu sore, 28 Februari 2026, aparat Polres Sintang tampil penuh percaya diri. Tiga orang berinisial AB, RMH, dan DK diamankan di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir. Tuduhannya jelas, pekerja PETI, penambangan emas tanpa izin. Istilah resminya berat, rasanya seperti ancaman terhadap keuangan negara. Padahal realitasnya? Tiga orang gali tanah, berharap nemu serpihan emas buat bayar utang warung dan uang sekolah anak. Dramatis sekali. Seolah-olah negara baru saja menyelamatkan APBN dari tiga sekop dan satu dulang.
Namun Sintang bukan kota sunyi. Kabar penangkapan itu melesat lebih cepat dari gosip seleb di TikTok. Sore menjelang petang, ratusan pekerja tambang emas berdatangan. Tangan mereka legam, badan letih, wajah tegang. Mereka mengepung Mapolres. Tuntutannya satu, bebaskan kawan kami. Tidak ada seminar hukum tata negara, tidak ada diskursus akademik. Yang ada hanya teriakan lapar dan rasa solidaritas yang meledak.
Situasi memanas. Ketegangan naik kelas. Isu kericuhan berembus. Massa bersorak, aparat berjaga di balik pagar. Hukum yang tadi berdiri tegak seperti menara baja, mendadak tampak lentur. Slogan “kami cuma mau makan” menggema, seperti mantra kolektif rakyat kecil yang merasa tak punya pintu lain selain hutan dan lubang tambang.
Lalu turunlah duet elite lokal, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, didampingi anggota DPRD, Muhammad Comain. Mereka hadir bak pemadam kebakaran sosial. Duduk bersama massa, berdialog dengan polisi, suasana dibuat cair. Rasanya seperti rapat keluarga besar yang sedang berebut warisan, tetapi kali ini warisannya bernama “ketertiban umum”.
Hasilnya? Spektakuler. Masih di hari yang sama, tiga orang yang sore tadi dicap pelanggar hukum, malamnya sudah bebas. Pulang ke rumah. Peluk anak istri. Mungkin besok kembali lagi ke lubang tambang yang sama. Polisi menyatakan proses hukum tetap berjalan. Massa bersorak lega. Bupati tersenyum puas. Semua tampak selesai. Tirai ditutup. Penonton bubar.
Masalahnya, apa benar selesai?
Di satu sisi, ada fakta sosial yang pahit. Ribuan orang menggantungkan hidup pada tambang emas ilegal karena pilihan kerja formal nyaris tak tersedia. PETI bukan sekadar aktivitas melawan aturan. Ia sudah menjelma sistem ekonomi bayangan. Negara datang dengan pasal dan borgol, tetapi tidak membawa alternatif kerja konkret. Ketika hukum hanya hadir sebagai palu, sementara meja dan kursinya tidak pernah disiapkan, yang lahir adalah perlawanan.
Di sisi lain, wibawa hukum seperti balon yang mudah kempis saat ditekan massa. Tiga pekerja lapangan ditangkap cepat. Pertanyaan klasik muncul, bagaimana dengan para pemodal besar di belakang layar? Apakah mereka juga digiring dengan tempo secepat itu? Ataukah hukum memang lebih galak kepada yang menggali tanah dibanding yang menggali keuntungan?
Inilah ironi Sintang. Aparat merasa sudah menjalankan tugas. Pemerintah daerah merasa berhasil meredam gejolak. Massa merasa menang karena kawan mereka bebas. Akan tetapi, di balik tepuk tangan itu, ada sesuatu yang retak, konsistensi penegakan hukum dan kepercayaan publik.
Negara hukum semestinya berdiri di atas aturan yang konsisten, bukan di atas hitung-hitungan jumlah massa yang berkumpul di depan pagar. Jika setiap tekanan kolektif bisa membelokkan proses, hukum berubah menjadi negosiasi spontan, bukan pedoman tetap.
Tragedinya, semua pihak sebenarnya kalah. Pekerja tetap miskin dan terjebak dalam lingkaran ilegalitas. Polisi kehilangan wibawa. Pemerintah daerah terjebak menjadi mediator permanen konflik yang berulang. Publik menyaksikan satu pelajaran sunyi, aturan bisa lentur jika ditekan cukup keras.
Foto Ai hanya ilustrasi
Publisher : Kristta#camanewak
Komentar0