Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
PONTIANAK // Monitorkrimsus.com
Pontianak baru saja dilanda hujan lebat. Suasana agak adem, tak seperti biasanya, panas. Namun, tak sepanas konflik empat pulau itu. Sekarang tensi sudah turun karena presiden kita turun tangan. Siapkan kopi tanpa gulanya lagi, wak!
Di negeri tropis yang sering banjir opini dan longsor keputusan, di sinilah Indonesia berdiri gagah. Kadang sempoyongan. Presidennya, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, kini bukan sekadar kepala negara, tapi tokoh utama dalam opera megah berjudul, “Menteri Buat Onar, Presiden Tampil Menyelamatkan”. Menteri sembrono, Prabowo is a hero.
Sebuah skenario epik, di mana kabinet bukan tim solid, tapi semacam grup WhatsApp keluarga besar yang isinya suka bikin ribut dulu, klarifikasi belakangan.
Mari kita buka satu per satu babak keabsurdan administratif yang dilakoni dengan penuh heroisme.
Tito dan Empat Pulau Hilang
Dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Menteri Tito Karnavian memutuskan bahwa empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, tiba-tiba diadopsi secara administratif oleh Provinsi Sumatera Utara. Apakah pulau-pulau itu migrasi diam-diam? Tidak. Apakah mereka mendaftar pindah KK? Jelas tidak juga. Tapi suratnya ditandatangani.
Masyarakat Aceh sontak meletus seperti tabung elpiji bocor. Eks kombatan GAM angkat suara. Mahasiswa demo. Bahkan DPR RI ikut menyerukan, "Copot Tito!" Seruan menggelegar dari Meulaboh sampai Monas. Di tengah amukan ini, Presiden Prabowo muncul, seperti pahlawan di kuda putih, lalu menabalkan, “Saya batalkan!” Air mata rakyat pun jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega, setidaknya sampai episode berikutnya.
Elpiji 3 Kg, Antara Larangan dan Lapar
Menteri ESDM, Bahlil Dahadalia sempat membuat larangan kepada pengecer untuk menjual elpiji bersubsidi 3 kg. Argumennya, untuk tertib distribusi. Tapi yang terjadi justru anarki dapur. Warga kecil harus berburu gas seperti Indiana Jones mencari artefak suci, dari pangkalan ke pangkalan, dari warung ke grup WA RT.
Setelah media sosial penuh dengan curhatan emak-emak bertopi dapur, Prabowo kembali muncul dengan manuver strategis ala ayah bijak yang sadar anaknya kelaparan, “Izinkan pengecer beroperasi lagi.” Kementerian ESDM pun mengangguk seperti anak ketahuan nyolong gorengan. Gas kembali mengalir, dan nasi goreng nasional pun selamat.
PPN 12 Persen, Pajak atau Pedang?
Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12%. Tapi niat baik untuk meningkatkan penerimaan negara itu terasa seperti menyiram rakyat dengan bensin lalu memadamkannya pakai abu gosok. Barang kebutuhan pokok ikut kena dampak. Rakyat bertanya, “Mau bangun negara atau bakar dompet kami?”
Prabowo, mendengar jerit lirih dari pasar tradisional hingga twit panjang ekonom di X, akhirnya membatalkan rencana itu. Lagi-lagi, sorotan kamera mengarah padanya. Ia berdiri seperti gladiator yang baru menyelamatkan arena dari kekacauan fiskal.
Efisiensi atau Efek Samping?
Melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, Prabowo memerintahkan efisiensi anggaran. Tapi yang terjadi, honorer dirumahkan, WiFi kantor mati, dan panitia rapat harus pinjam meja tetangga. Kebijakan ini seperti diet ketat yang bikin pingsan sebelum kurus. Rakyat dan DPR pun bersuara: “Ini bukan efisiensi, ini amputasi!”
Maka lagi-lagi, sang Presiden turun tangan. Ia revisi, ia koreksi. Seolah-olah seluruh birokrasi ini memang harus menunggu satu orang untuk berpikir jernih setelah kericuhan ditonton berjuta mata.
Di tangan Prabowo, administrasi negara berubah dari sistem formal menjadi pertunjukan langsung. Kabinet bekerja seperti acara “Masak Apa Hari Ini”, dan Prabowo lah juru rasa terakhir, kalau rasanya keasinan, langsung disendok, dibuang, dimasak ulang.
Apakah ini adaptif? Mungkin. Apakah ini absurd? Sangat. Tapi satu hal pasti, di republik ini, drama selalu lebih viral dari draf undang-undang. Ketika sudah viral, warung kopi pun semakin ramai.
Publisher : Timtas M-Krimsus#camanewak
Komentar0