PENYABUNGAN // Monitorkrimsus.com
Sebuah bangunan yang berada tepat di belakang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal menjadi sorotan masyarakat. Gedung yang berdiri kokoh namun tak difungsikan itu disebut-sebut sebagai "gedung hantu" oleh warga sekitar karena kondisinya yang terbengkalai selama bertahun-tahun.
Bangunan tersebut tampak kusam dan tidak terawat, dengan beberapa bagian dinding mulai rusak dan tanaman liar tumbuh di sekelilingnya. Tidak ada aktivitas berarti di dalamnya sejak lama, meski lokasinya strategis dan berada di kawasan perkantoran pemerintah.
Warga menilai, pembiaran aset seperti ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan fasilitas milik daerah. Padahal, jika difungsikan dengan baik, gedung tersebut bisa menjadi ruang tambahan untuk kegiatan promosi pariwisata, atau bahkan kantor layanan publik lainnya.
"Sayang sekali kalau bangunan sebesar itu dibiarkan begitu saja, uang rakyat yang digunakan untuk membangunnya seharusnya memberi manfaat"
ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena gedung kosong ini menambah panjang daftar inefisiensi pengelolaan aset daerah di Mandailing Natal, yang sebelumnya kerap dikritik dalam penggunaan fungsi gedung bangunan yang tidak dimaksimalkan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, Sukur Soripada, saat dikonfirmasi, justru menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui jika gedung tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata.
Namun pernyataan ini berbeda dengan keterangan dari bagian aset daerah yang menyatakan bahwa,
“Gedung tersebut memang berada di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal.”
Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil investigasi di lapangan, di mana pada plank bangunan tersebut jelas tertulis:
"Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal."
Perbedaan informasi antara dinas terkait dan bagian aset ini semakin memperjelas lemahnya koordinasi internal pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berimbas pada terbengkalainya fasilitas publik dan pemborosan anggaran pembangunan.
Publisher : (TiM/RedMagrifatulloh).
Komentar0