Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Tujuh bulan. Itulah waktu yang dibutuhkan KPK untuk membangun drama, menyusun narasi, menggelar jumpa pers, dan memastikan publik percaya bahwa mereka memegang kendali penuh atas masa depan Hasto Kristiyanto. Sejak Februari 2025, setelah ditahan terkait kasus suap Harun Masiku, KPK menatap masa depan dengan penuh optimisme, seperti seorang chef yang yakin masakannya akan masuk Michelin Guide.
Namun, pada pertengahan 2025, semua itu runtuh. Presiden Prabowo Subianto, dengan tanda tangan sakti, memberikan amnesti kepada Hasto. Keputusan itu sudah disetujui DPR, membuat KPK cuma bisa membaca surat resmi, menghela napas, lalu membuka pintu tahanan. Hasto pun keluar, tidak dengan wajah lemas, tetapi dengan ekspresi orang yang baru saja memenangkan giveaway liburan ke Bali.
Di titik ini, plot twist mencapai klimaks. Pada 14 Agustus 2025, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Hasto dilantik kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP untuk periode 2025–2030. Yang melantik? Megawati Soekarnoputri sendiri. Ini sosok yang sebelumnya sempat merangkap jabatan Sekjen setelah Hasto ditahan. Ganjar Pranowo pun turun tangan memberi legitimasi politik, ini adalah hak prerogatif Ketua Umum.
Hasto tak kembali sendirian. Ia membawa empat Wakil Sekjen, yakni Dolfie (Internal), Utut Adianto (Pemerintahan), Sri Rahayu (Kerakyatan), dan Adian Napitupulu (Komunikasi). Formasi ini ibarat Avengers versi PDIP, lengkap dengan spesialis masing-masing. Lawan politik mungkin berharap PDIP merombak timnya dengan tokoh “baru” yang bersih dari kontroversi, tapi justru yang kembali adalah “tokoh lama” yang penuh cerita.
Lalu, apa tanggapan pengamat politik kembalinya Hasto. Lili Romli (Peneliti Senior BRIN) menyebut peluang Hasto seharusnya kecil, karena kasus hukum yang sempat menjeratnya. Meski ada amnesti, ia menilai pengangkatan kembali ini bisa merusak citra partai.
Agung Baskoro (Direktur Eksekutif Trias Politica) menyoroti gaya politik Hasto yang cenderung “nge-gas”, kurang cocok untuk posisi PDIP sebagai penyeimbang, bukan oposisi. Tapi di kubu seberang. Herry Mendrofa (Direktur Eksekutif CISA) justru memuji peluang Hasto karena loyalitasnya dan rekam jejaknya dalam mengawal ideologi Bung Karno. Tokoh internal seperti Ribka Tjiptaning menganggap ini bentuk rehabilitasi politik, bukan sekadar jabatan.
Bagaimana dengan KPK yang bersusah payah ingin mengkerangkeng Hasto? Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, amnesti tidak menghapus status pidana Hasto. KPK mengklaim hanya menjalankan prosedur sesuai keputusan presiden dan DPR. Tapi publik melihatnya sederhana, Hasto bebas, Hasto dilantik lagi, dan Hasto kini memimpin dengan empat Wakil Sekjen.
Pengamat Trubus Rahadiansyah bilang mempertahankan Hasto bisa membuat PDIP “tersandera” secara moral dan politik. Namun, dalam politik Indonesia, moral sering kali seperti software antivirus gratis, bisa dipasang, bisa juga diabaikan kalau bikin lemot.
Drama ini membuktikan bahwa di Indonesia, penjara bisa menjadi workshop karakter bagi politisi. Kejatuhan hanyalah iklan pariwara sebelum babak berikutnya. Bagi lawan politik, ini seperti menonton seri drama yang mereka kira tamat di episode 7, tapi ternyata ada season 2 dengan pemeran utama yang sama.
KPK mungkin merasa seperti pemain catur yang sudah memojokkan raja lawan, tapi tiba-tiba papan catur diangkat dan diganti dengan papan monopoli. Di papan baru itu, Hasto langsung dapat “Go” dan 200 dolar politik.
Hasto Kristiyanto kini kembali duduk di kursi Sekjen PDIP, memimpin strategi partai pasca pemilu, dan mengirim pesan ke semua lawan politik, “Aku tak pernah benar-benar pergi.”
“Ah, begitulah politik, wak,” kata tukang ngopi di warkop sambil ngaduk kopi tanpa gula. “Kadang yang kita kira udah tenggelam, malah muncul lagi sambil nyalamin kita dari atas kapal pesiar. Di dunia ini, yang kalah bukan yang jatuh, tapi yang nggak punya kawan buat narik dia naik. Jangan cuma rajin ngopi di sini, rajin juga bangun jaringan, siapa tahu besok-besok ente yang dapat ‘amnesti’ versi hidup.”
Publisher : Krista#camanewak
Komentar0