Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
PONTIANAK // Monitorkrimssus.com
Sebelumnya saya menulis, KPK melakukan OTT bupati Koltim. Di saat bersamaan, su bupati sedang Rakernas Nasdem. Pada bingung. Sekarang, tak bingung lagi, ia sah ditangkap KPK. Siapkan lagi kopi tanpa gulanya, wak!
Di sebuah hari yang akan dikenang oleh para filsuf, politisi, dan makelar proyek. Pada Kamis 7 Agustus 2025, bumi Kolaka Timur bergetar. Tidak karena gempa, tetapi karena sebuah kisah epik yang memadukan politik, hukum, dan teater absurd. Inilah kisah tentang Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur. Ia berhasil menjadi manusia pertama di Indonesia yang diduga tertangkap dan tidak tertangkap pada saat yang bersamaan.
Di layar KPK, ia sudah terjerat OTT, target utama dalam operasi lintas provinsi yang berlangsung di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Namun di layar Partai NasDem, ia duduk rapi di kursi Rakernas di Makassar. Ia mungkin sambil mencatat strategi politik 2029. Einstein, jika masih hidup, mungkin akan menulis jurnal baru tentang relativitas kebenaran ala pejabat daerah.
Operasi itu sendiri adalah mahakarya logistik. KPK, ibarat orkestra hukum, memainkan nada-nada penggerebekan serentak di tiga provinsi. Barang bukti, uang tunai Rp 200 juta, yang konon adalah simbol “peningkatan kualitas” RSUD Kolaka Timur. Modusnya elegan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harusnya untuk rakyat, dengan lembut dialihkan menjadi dana alokasi khusus untuk gaya hidup pribadi. Itu bukan sekadar korupsi, itu adalah seni transfer nilai yang bahkan perbankan internasional belum tentu mampu meniru keindahannya.
Abdul Azis, pemimpin berpenghasilan resmi yang punya kekayaan Rp 7,9 miliar, termasuk tanah dan bangunan di Kendari senilai Rp 6,4 miliar, seharusnya sudah hidup bak raja di tanah para nelayan. Tapi, seperti pepatah lama yang diciptakan di warung kopi, “Laut tak pernah menolak satu tetes air, dan koruptor tak pernah menolak satu gepok uang.” Maka, Rp 200 juta pun ia kantongi, diduga, tentu saja, sebagai bumbu kehidupan.
Namun, puncak keindahan kisah ini adalah bantahan yang ia lontarkan dengan penuh percaya diri, “Saya tidak di-OTT. Ini drama. Framing. Saya sedang di Rakernas NasDem.”
Kata-kata ini seakan mengajarkan kepada bangsa bahwa kebenaran adalah benda cair. Ia bisa dibentuk sesuai kebutuhan politik hari itu. KPK pun, dengan elegansi bak sutradara film festival Cannes, mengumumkan twist ending, penangkapan dilakukan setelah Rakernas selesai. Sungguh, jarang ada OTT yang memberi waktu kepada tersangka untuk menyelesaikan acara partai dulu. Inilah bentuk sopan santun hukum yang patut dicatat dalam buku sejarah.
Sayangnya, ini bukan kali pertama Kolaka Timur tampil di berita OTT. Tahun ini saja, sebelum Azis, pejabat Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan sudah lebih dulu menginjak karpet merah KPK. Dari proyek infrastruktur hingga fasilitas kesehatan, semuanya seakan hanya satu kata jauhnya dari amplop. Kolaka Timur tampaknya bukan sekadar daerah administratif, tetapi universitas terbuka untuk studi korupsi terapan.
Kini, Azis berada di Polda Sulsel, menunggu tiket VIP ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat siang, 8 Agustus 2025. Dari ballroom hotel ke ruang tahanan ber-AC seadanya. Dari standing applause partai ke tatapan datar penyidik. Dari mimpi pembangunan ke mimpi buruk pasal berlapis.
Kita, para pengopi di warkop, rakyat, mau tidak mau terhibur. Karena, jujur saja, ini tontonan yang menghibur di tengah kibaran bendera one piece. Seperti sinetron 1.000 episode, kita sudah tahu siapa tokoh antagonisnya, tapi tetap menonton karena penasaran berapa lama dia akan bertahan sebelum babak final.
Maka mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Abdul Azis. Bukan atas jasanya membangun RSUD, tapi karena berhasil membuktikan satu hal, di republik ini, jarak antara kehormatan dan kehinaan hanya sejauh jalan dari Rakernas ke rutan. Ia menempuhnya dalam hitungan jam, dengan gaya yang tak semua orang bisa tiru.
Publisher : Krista#camanewak
Komentar0