Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
PONTIANAK // Monitorkrimsus.com
Tanggal 26 Agustus 2025 akan dikenang seperti terbitnya fajar di padang Arafah. Indonesia melahirkan Kementerian Haji dan Umrah (KemenHU). Ini sebuah lembaga baru yang katanya siap mengurai kusut benang antrean haji yang sudah menjerat puluhan tahun. Simak narasinya sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Bayangkan, wak! Selama ini kita hidup dalam era “antrean abadi” orang daftar haji di usia muda, berangkat di usia renta, lalu pulang dengan tongkat atau kursi roda. Kini hadir sebuah kementerian yang dijanjikan sebagai mercusuar, bukan lagi lilin kecil di tengah angin.
Struktur KemenHU dibangun bak kerajaan besar. Ada menteri yang bertahta di pusat, dirjen dan deputi-deputi sebagai panglima, hingga kantor wilayah di seluruh provinsi, siap melayani jamaah tanpa harus menyeberangi lautan birokrasi. Bahkan di kabupaten/kota, kantor pelayanan akan hadir. Tidak ada lagi kisah jamaah dari pelosok harus naik bus belasan jam hanya untuk verifikasi data. Semua dimudahkan, semua dipercepat, semua diurus dengan teknologi mutakhir. Seakan antrean panjang bisa dipangkas dengan klik jari.
Apakah antrean benar-benar bisa dipotong? Mari realistis. Kuota tetap ditentukan Saudi, 0,1% dari jumlah muslim tiap negara. Artinya, Indonesia dengan 230 juta muslim dapat sekitar 220 ribu kursi tiap tahun. Sedangkan pendaftar sudah lebih dari 5 juta. Maka secara matematis, antrean panjang masih ada. Tetapi inilah bedanya, antrean itu kini tertata, transparan, dan lebih adil. Tidak ada lagi drama calo yang tiba-tiba menyodok ke depan. Tidak ada lagi jamaah bingung karena data tercecer.
Di sinilah epiknya, KemenHU tidak menjanjikan jalan pintas menuju Ka’bah, tapi ia menyalakan obor harapan. Kalau dulu antrean 30 tahun terasa seperti hukuman, kini antrean itu bisa terasa sebagai perjalanan spiritual yang jelas tahap demi tahapnya. Jamaah tahu kapan gilirannya tiba, bisa menyiapkan fisik, mental, dan tabungan dengan tenang. Bahkan jika Saudi kelak menambah kuota, KemenHU siap mengeksekusi tanpa ricuh.
Mari kita bicara dramatis, sebelum ada KemenHU, antrean haji bagaikan labirin tanpa pintu keluar. Kini, kementerian baru ini adalah arsitek yang membuka jalan, menancapkan papan petunjuk, dan menyalakan lampu. Kalau dulu orang mendaftar haji seperti melempar botol ke laut, tak tahu kapan pesan akan dibaca, kini setiap pendaftar punya nomor, punya kepastian, punya masa depan.
Ada juga dimensi filosofis. KemenHU mengajarkan bahwa haji bukan hanya soal menunggu giliran di bandara, tapi latihan sabar nasional. Namun, sabar itu kini disertai pelayanan nyata, bukan sekadar nasihat klise. Negara tidak lagi hanya bilang, “bersabarlah,” melainkan hadir dengan aplikasi, kantor wilayah, asrama haji yang jadi pusat layanan, hingga petugas khusus yang mendampingi jamaah lansia. Sabar berubah dari kata pasif menjadi aksi aktif.
So, untuk para pengantre haji, jangan lagi melihat antrean 20 tahun sebagai dinding yang menutup surga. Anggaplah itu sebagai koridor panjang dengan lampu yang kini sudah dinyalakan. Lampu itu bernama KemenHU. Ia tidak bisa memendekkan jarak Mekah dari Jakarta, tapi ia bisa memastikan setiap langkahmu terukur, terarah, dan bermartabat.
Kementerian ini mungkin lahir dari rapat DPR yang penuh intrik, tapi bagi rakyat, ia adalah epik baru, antrean tetap panjang, tapi kini terasa ada harapan.
Pesan moral dari lahirnya Kementerian Haji dan Umrah adalah bahwa ibadah suci tidak boleh lagi terhalang oleh ruwetnya birokrasi; negara harus hadir sebagai pelayan, bukan penghalang. Antrean panjang tetap ada karena keterbatasan kuota, tetapi dengan pelayanan yang lebih transparan, dekat, dan manusiawi, jamaah bisa menjalani masa penantian dengan tenang, penuh persiapan, dan yakin bahwa setiap langkah menuju Baitullah adalah perjalanan yang mulia dan bermartabat.
Publisher : Krista#camanewak
Komentar0