Pontianak ,Kalbar —Monitorkrimsus.com
Polemik terkait keberadaan restoran cepat saji McDonald's di Pontianak yang berdiri di atas lahan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk belum menemukan titik terang. Situasi ini semakin memanas dengan munculnya seruan boikot dari berbagai elemen masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPP RAJAWALI) melalui juru bicaranya, Krista Hadi Wijaya, menyampaikan keprihatinannya terkait polemik yang berkepanjangan ini.
"Polemik ini sangat disayangkan karena dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi di Kota Pontianak. Kami berharap semua pihak dapat segera mencari solusi yang terbaik" ujarnya dalam keterangan pers,Rabu (08/10/25).
Poin-Poin Sorotan DPP RAJAWALI :
- Kejelasan Status Lahan: DPP RAJAWALI mendesak Pemerintah Kota Pontianak dan pihak terkait untuk segera memberikan kejelasan mengenai status lahan yang ditempati McDonald's. "Masyarakat berhak tahu apakah pendirian bangunan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," tegas Krista
- Transparansi dan Akuntabilitas: DPP RAJAWALI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian masalah ini. "Semua pihak harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi kepada publik. Jangan sampai ada yang ditutupi," kata Krista
- Dampak Seruan Boikot: DPP RAJAWALI menyoroti dampak negatif dari seruan boikot terhadap karyawan McDonald's dan perekonomian lokal. "Kami memahami kekecewaan masyarakat, tetapi boikot bukanlah solusi yang tepat. Kita harus mencari solusi yang adil dan tidak merugikan para pekerja McDonald's yang juga merupakan bagian dari masyarakat Pontianak" ujarnya
- Kepentingan Masyarakat: DPP RAJAWALI mengingatkan agar penyelesaian polemik ini mengutamakan kepentingan masyarakat. "Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Cari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak," kata Krista
- Peran Pemerintah Daerah: DPP RAJAWALI meminta Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. "Pemerintah daerah harus turun tangan dan menjadi mediator yang netral antara pihak McDonald's, Telkom, dan masyarakat," tegas Jubir DPP RAJAWALI
Menutup pernyataannya dengan harapan agar polemik ini dapat segera diselesaikan secara damai dan konstruktif. "Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik demi kepentingan Kota Pontianak dan masyarakatnya," pungkas krista mengakhiri
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Komentar0