Pontianak , Kalbar — Monitorkrimsus.com
DPP LSM MAUNG memberikan sorotan terhadap hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat terkait hibah yang diberikan kepada yayasan Mujahidin. LSM ini mendesak BPKP untuk segera mengumumkan hasil audit secara transparan dan akuntabel kepada publik.
Juru bicara DPP LSM MAUNG menyatakan, "Kami mengikuti perkembangan audit hibah Mujahidin ini dengan seksama. Hibah yang berasal dari dana publik harus dipertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan. Masyarakat berhak tahu apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak." Tegas Niko Lades Sagala. Rabu (15/10/25).
LSM MAUNG juga menekankan pentingnya penegakan hukum jika ditemukan adanya penyelewengan dalam penggunaan dana hibah tersebut. "Jika hasil audit BPKP menunjukkan adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan dana, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas. Jangan sampai ada impunitas bagi siapapun yang terlibat," tegasnya.
Sebelumnya, BPKP Kalbar telah melakukan audit terhadap sejumlah kasus hibah yang disalurkan kepada berbagai organisasi di Kalimantan Barat, termasuk hibah kepada Mujahidin. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana hibah tersebut digunakan secara efektif dan efisien, serta tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara.
Hingga saat ini, BPKP Kalbar belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil audit hibah Mujahidin. LSM MAUNG mendesak agar BPKP segera memberikan penjelasan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di masyarakat.
"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik," pungkas juru bicara LSM MAUNG.
Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan informasi dari BPKP Kalbar, LSM MAUNG, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM LSM MAUNG
Komentar0