Sekadau, Kalbar — Monitorkrimsus.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) mengecam keras ketidaktransparanan dalam proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Nanga Suri, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Sorotan tajam ini muncul setelah papan proyek di lokasi tidak mencantumkan informasi krusial terkait nilai anggaran, yang memicu dugaan adanya praktik korupsi.
LSM MAUNG berpendapat bahwa ketiadaan informasi anggaran pada papan proyek adalah pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kami dari LSM MAUNG sangat prihatin dengan kejadian ini. Ketidakjelasan anggaran proyek ini membuka celah bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Ini bukan hanya soal ketiadaan informasi, tapi juga indikasi adanya niat untuk menyembunyikan sesuatu!" tegas Hadysa Prana, Ketua Umum LSM MAUNG. Senin (13/10/25).
Namun, yang lebih mencengangkan adalah tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi Rawa Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, "Dita", yang "justru memblokir nomor WhatsApp wartawan" yang mencoba melakukan konfirmasi terkait proyek ini. Sikap ini dinilai LSM MAUNG sebagai bentuk arogansi dan upaya untuk menutupi informasi penting dari publik.
"Tindakan PPK yang memblokir WhatsApp wartawan adalah sebuah penghinaan terhadap pers dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Kami mempertanyakan, apa motif di balik pemblokiran ini? Apakah ada praktik korupsi yang sedang ditutupi?" tanya Hady dengan nada geram.
LSM MAUNG menyoroti bahwa proyek rehabilitasi jaringan irigasi dengan skala serupa umumnya menelan biaya miliaran rupiah. Oleh karena itu, ketiadaan informasi anggaran pada papan proyek, ditambah dengan sikap PPK yang tidak kooperatif, semakin menimbulkan pertanyaan besar mengenai ke mana anggaran tersebut dialokasikan.
"Kami mendesak PT Adhi Karya dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak untuk segera memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai anggaran proyek ini. PPK juga harus menjelaskan mengapa ia memblokir WhatsApp wartawan. Publik berhak tahu!" lanjut Hadysa.
.jpg)
Tuntutan LSM MAUNG:
1. Audit Investigasi: LSM MAUNG mendesak aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk segera melakukan audit investigasi terhadap proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Sekadau.
2. Keterbukaan Informasi: LSM MAUNG menuntut PT Adhi Karya dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak untuk segera membuka informasi terkait anggaran proyek, termasuk rincian penggunaan anggaran dan volume pekerjaan yang dilakukan.
3. Sanksi Tegas: LSM MAUNG meminta agar para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam proyek ini diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi administratif terhadap PPK yang tidak transparan.
4. Evaluasi PPK: LSM MAUNG mendesak Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak untuk mengevaluasi kinerja PPK dan mempertimbangkan penggantian jika terbukti tidak profesional dan tidak transparan.
"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami akan menggandeng masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek ini dan memastikan bahwa proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sekadau," pungkas Ketum Mengakhiri
LSM MAUNG berjanji akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan jika ditemukan adanya indikasi korupsi. Mereka juga mengajak masyarakat Sekadau untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proyek ini dan melaporkan jika menemukan adanya kejanggalan.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM LSM MAUNG
Komentar0