Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Pontianak — Monitorkrimsus.com
Presiden Prabowo tak ingin dipermalukan. Masa’ ada “Negara dalam Negara” terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia perintahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI untuk turun tangan. Mantap ni presiden kita. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Semua bermula ketika Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau fasilitas tambang nikel di Morowali. Di sana ia menemukan “anomali” sebuah bandara, lengkap dengan runway dan pesawatnya, tapi negara… tidak terlihat di dalamnya. Tidak ada imigrasi. Tidak ada bea cukai. Tidak ada petugas otoritas bandara. Seolah bandara itu lahir, hidup, dan berkembang biak sendiri di dalam kawasan industri PT IMIP. Sebuah republik kecil di dalam republik, versi industrial.
Sjafrie menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara ini sebagai celah yang membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Rawan bagaimana? Bayangkan pintu belakang pesawat raksasa dibuka di tengah ruang udara nasional, tanpa radar penjaga. Kalau dalam dunia sci-fi, itu sama dengan membuka portal wormhole tanpa firewall. Musuh bisa masuk sambil bawa koper, keluar sambil bawa nikel.
Mabes TNI langsung bergerak. Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan TNI aktif dan responsif, menyiapkan pasukan Korpasgat untuk mengamankan bandara tersebut sebagai objek vital nasional. Bahasa halusnya diplomatis. Bahasa kasarnya, “Ada bandara jalan sendiri? Oke. Kita datangi.” Koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda langsung dipanaskan untuk memastikan semua fasilitas udara di Indonesia berjalan sesuai ketentuan, perizinan, pengawasan, keamanan, hal-hal dasar yang ironisnya justru absen di bandara yang satu ini.
Publik makin heboh ketika fakta mencuat. Morowali ternyata punya dua bandara. Yang pertama resmi milik negara, Bandara Umbele, diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2018. Yang kedua adalah bandara khusus IMIP, fasilitas swasta yang berada di dalam kawasan industri nikel raksasa. Yang bikin geger, bandara ini disebut-sebut punya status internasional tetapi tidak memiliki petugas imigrasi dan bea cukai. Bandara internasional tanpa negara. Itu bukan bandara, itu cheat code.
Pihak IMIP membantah keras. Mereka bilang bandara mereka terdaftar dan diawasi Kemenhub. Tapi para pejabat daerah dan DPR melihat kenyataan yang berbeda. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memprotes, karena pintu masuk tenaga kerja asing seharusnya melalui Bandara SIS Al-Jufri di Palu, bukan bandara milik perusahaan yang tiba-tiba jadi hub internasional.
Kemudian muncul Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pengakuan yang lebih pedas dari plot twist serial sci-fi: “Kelihatannya memang tidak ada Bea Cukai di sana.” Ia menegaskan bandara itu punya izin khusus sehingga pengawasan tidak otomatis berada di bawah Kemenkeu, namun pemerintah siap menugaskan personel bila diperlukan. Terjemahan bebasnya, “Iya, kosong. Kalau mau diisi, tinggal suruh.”
Secara hukum, Bandara IMIP memang terdaftar sebagai bandara khusus dan berada di bawah pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Tapi status internasionalnya, minimnya pengawasan, dan keberadaannya di kawasan nikel strategis membuatnya tampak seperti markas korporasi dalam film cyberpunk, lengkap dengan aura “kami punya dunia sendiri, terima kasih”.
Kini, Korpasgat bersiap turun. Negara akhirnya mengetuk pintu yang sudah lama tertutup. Pertanyaannya, apakah ini sekadar razia, atau awal pembongkaran sebuah republik kecil yang terlanjur hidup di dalam republik besar bernama Indonesia?
Pada akhirnya, polemik Bandara IMIP ini mengajarkan satu hal, sebesar apa pun kekuatan industri, secanggih apa pun investasi, negara tetap harus hadir sebagai penjaga pagar terakhir. Moralnya jelas, negara tidak boleh kalah cepat dari korporasi, tidak boleh kalah sigap dari kepentingan, dan terutama tidak boleh membiarkan “republik kecil” tumbuh diam-diam hanya karena lengah sesaat.
Foto Ai hanya ilustrasi
Publisher : Kris#camanewak
Komentar0