Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Pontianak — Monitorkrimsus.com
Rakyat kecil selalu diajarkan, berkatalah yang sopan. Bermedia sosial-lah dengan bijak. Bagaimana kalau pejabat tinggi justru ngomong seenak udelnya. Asal nyablak, kata orang Betawi. Mari kita lindas, eh salah, kupas omongan pejabat yang menyinggung perasaan abdi negara sambil seruput Koptagul, wak!
Di negeri rawan bencana ini, kita terbiasa menghadapi gempa, banjir, longsor, hingga kabut asap. Tapi Desember ini, Indonesia diguncang bencana baru. Gempa verbal berkekuatan besar yang episentrumnya berada di sebuah podium resmi di Jakarta Pusat. Skala Richter tak mampu mengukurnya, BMKG tak sempat memberi peringatan dini, karena yang runtuh bukan tanah, melainkan etika.
Di tengah bencana tanda tangan di Sumatera, bukan bencana alam, tapi bencana administrasi, yang telah menelan 1.059 korban meninggal dan 192 orang terdampak, sebuah letusan kata justru datang dari pusat kekuasaan. Seperti tsunami yang datang tanpa aba-aba, dua kata menghantam kesadaran publik, “goblok” dan “bodoh.”
Dua kata itu keluar dari mulut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Sosok yang dulu dielu-elukan di era Presiden Jokowi. Menteri paling disukai, teknokrat sejati, dewa beton dan aspal. Namun kali ini, ia tak sedang meresmikan bendungan atau jalan tol, melainkan meresmikan kosakata baru dalam birokrasi nasional.
Dalam acara Diseminasi Hasil Pendataan Penduduk IKN 2025 di Kantor BPS, Selasa (16/12/2025), Basuki melontarkan kalimat yang efeknya seperti letusan gunung api kelas supervolcano.
Ia menyebut CPNS yang tidak mau pindah ke IKN sebagai “goblok” dan “bodoh.” Bukan kiasan. Bukan metafora. Ini literal. Tegas. Tanpa APD linguistik.
Kata-kata itu meluncur seperti banjir bandang di media sosial. Menyapu nalar publik, menyeret perasaan ASN, dan meninggalkan lumpur pertanyaan: sejak kapan keraguan menjadi dosa intelektual?
Basuki beralasan, fasilitas hunian ASN di IKN sudah sangat baik. Ia mencontohkan, 1.100 aparat Otorita IKN telah tinggal di sana. Artinya, menurut logika beliau, jika infrastruktur sudah berdiri dan beton sudah kering, maka pikiran pun wajib lurus. Bila tidak, maka dua kata tadi siap jatuh seperti hujan es di musim kemarau.
IKN, kata Basuki, adalah kota untuk generasi muda. Bukan untuk generasinya. Sebuah pernyataan visioner yang ironis, sebab justru generasi muda yang ragu malah diterjang angin puting beliung verbal.
Tak lama kemudian, datanglah klarifikasi, ritual nasional yang selalu hadir setelah badai. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw menjelaskan, pernyataan tersebut adalah ungkapan pribadi, bukan sikap institusi. Tujuannya mulia, menyemangati ASN dan CPNS agar tak ragu pindah ke IKN.
Di sinilah absurditas mencapai puncaknya. Kata “goblok” dan “bodoh” direklasifikasi. Dari makian menjadi motivasi. Dari hinaan menjadi vitamin. Dari petir yang menyambar, berubah menjadi cahaya pencerahan versi birokrasi.
Troy menegaskan, Basuki adalah birokrat yang meniti karier dari bawah, memahami betul suka duka ASN. Dengan pengalaman panjang itu, Basuki diyakini tahu, IKN sudah siap menerima ASN dan CPNS. Tahap kedua pembangunan pun tengah dipersiapkan, mencakup infrastruktur, kawasan legislatif dan yudikatif, serta pembangunan masyarakat dan lingkungan, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Namun publik terlanjur mencatat satu hal, di saat korban bencana tanda tangan belum selesai dihitung, di saat keadilan administratif masih longsor di banyak daerah, negara justru menghadirkan longsor kata dari elite kekuasaan.
IKN digadang sebagai kota masa depan, kota ramah lingkungan, kota berkelanjutan. Tapi peristiwa ini memberi pelajaran pahit, ternyata bencana terbesar bukan selalu alam, melainkan ucapan pejabat yang meluncur tanpa rem.
Sejak hari itu, dua kata, goblok dan bodoh, tak lagi sekadar umpatan warung kopi. Ia telah tercatat sebagai gempa sosial, retakan kecil di fondasi kepercayaan, yang getarannya terasa sampai ke pelosok birokrasi negeri ini.
Foto Ai hanya ilustrasi
Publisher : Kris#camanewak
Komentar0