Imam Fauzi Ketua DPW Rajawali Kalbar
Pontianak,,Kalbar —Monitorkrimsus com
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kalimantan Barat, Imam Fauzi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya sekaligus dukungan penuh kepada masyarakat luas dan insan media pers yang telah berperan aktif, berani, dan kritis dalam mengungkap dugaan kuat praktik penyalahgunaan dan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau.
Menurut pantauan dan catatan yang diterima, dugaan pelanggaran ini dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah praktik "kencing" BBM, di mana oknum-oknum tertentu yang bekerja atau berhubungan dengan perusahaan diduga memanipulasi jumlah penyaluran, mengalihkan, atau memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan harga terjangkau. Praktik ini dinilai sangat merugikan keuangan negara serta mencederai rasa keadilan sosial karena menyebabkan pasokan di tingkat bawah menjadi langka dan sulit didapat.
Dalam pernyataan resminya, Imam Fauzi menegaskan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dan keberanian rekan-rekan wartawan dalam mengawal, melaporkan, dan mengekspos persoalan ini adalah wujud nyata pengawasan dari elemen bangsa. Peran ini sangat krusial dan menjadi kekuatan besar untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terus-menerus mengambil keuntungan pribadi dari subsidi yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat.
"Kami dari DPW RAJAWALI Kalbar sangat mengapresiasi keberanian, kepedulian, dan peran aktif masyarakat serta rekan-rekan media pers yang terus mengawal dan membongkar persoalan ini. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum perusahaan atau pihak tertentu sama saja merampas hak masyarakat luas. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas, karena dampaknya sangat terasa langsung oleh rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut," Tegas Ketua di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Lebih lanjut, Imam yang dikenal tegas dalam memperjuangkan hak publik ini meminta kepada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga instansi teknis terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pengawas pasar, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, verifikasi fakta di lapangan, dan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
.jpg)
Tidak hanya menuntut proses hukum, DPW RAJAWALI juga mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memperketat sistem pengawasan, mulai dari jalur distribusi, pencatatan administrasi, hingga pengawasan di titik penyaluran. Hal ini penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat mutu, sehingga tidak lagi ada celah yang dimanfaatkan untuk penyelewengan.
"Pengawasan harus diperketat, mekanisme diawasi ketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku. Subsidi adalah amanah negara untuk rakyat, bukan komoditas yang bisa dipermainkan," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Imam kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi, dan rekan pers di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, untuk tidak lengah dan terus bersatu menjaga transparansi. Ia menegaskan semangat organisasi RAJAWALI: "Jajaran wartawan pena jadi senjata, lembaga teguh melindungi bangsa", yang menjadi landasan gerak dalam mengawal setiap kebijakan dan aset negara agar bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
"Kita harus bersatu mengawasi distribusi BBM bersubsidi ini demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kami di RAJAWALI siap terus mengawal setiap prosesnya agar praktik semacam ini tidak terulang lagi di kemudian hari," pungkas orang nomor satu di DPW RrAJAWALI Kalbar
Isu ini menjadi sorotan utama publik karena ketidakjelasan pasokan dan antrean panjang warga yang kerap terjadi, sementara di sisi lain indikasi penyalahgunaan sangat kuat. Masyarakat berharap langkah konkret segera diambil agar hak mereka atas ketersediaan BBM subsidi terjamin kembali.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Komentar0