Abrasi Ancam Permukiman Desa Arung Parak, Bupati Satono Pastikan Pemecah Ombak Segera Dibangun

 

                    Ket Foto : Istimewa

Sambas,Kalbar — Monitorkrimsus.com

Kondisi bibir pantai di Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran, kini menimbulkan kekhawatiran serius. Laju abrasi yang semakin meluas, diperparah oleh dampak perubahan iklim, tidak hanya merusak lingkungan pesisir, tetapi juga mulai mengancam keberadaan permukiman warga serta merusak sejumlah sarana dan prasarana umum yang ada di kawasan tersebut. 

Merespons kondisi yang memprihatinkan ini, Bupati Sambas H. Satono, S. Sos., I., MH., melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu (6/6/2026). Ia turut didampingi oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1. Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut nyata atas keluhan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat serta Kepala Desa Arung Parak, yang menegaskan bahwa erosi garis pantai sudah sangat dekat dan mengancam keselamatan pemukiman warga. 

Di lokasi, rombongan meninjau secara telusur sejauh mana dampak kerusakan yang terjadi dan memastikan urgensi penanganan yang diperlukan. Bupati Sambas, H. Satono, memberikan penegasan dan kepastian kepada seluruh elemen masyarakat Desa Arung Parak agar tidak perlu lagi merasa risau atau cemas menghadapi ancaman tersebut.

“Kami datang ke sini untuk melihat langsung dan memberikan kepastian. Masyarakat tidak perlu khawatir, masalah abrasi ini akan segera kami tindaklanjuti. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sambas telah bersepakat berkolaborasi untuk memasang bangunan beton pemecah ombak sebagai solusi utama melindungi wilayah ini,” tegas Bupati Satono di hadapan warga dan jajaran terkait.

Pemasangan struktur pemecah ombak tersebut dirancang sebagai langkah strategis dan jangka panjang untuk menahan daya hancur gelombang laut, sekaligus meminimalkan laju erosi tanah yang semakin mengkhawatirkan. Diharapkan dengan adanya infrastruktur pengamanan ini, kawasan permukiman warga dapat terlindungi sepenuhnya dari ancaman gelombang, kerusakan sarana prasarana dapat dihindari, dan fungsi kawasan pesisir tetap terjaga dengan baik.

Selain untuk keselamatan, upaya ini juga bertujuan menjaga keberlanjutan wilayah pesisir sebagai ruang publik yang aman, serta memastikan lahan-lahan yang menjadi tumpuan ketahanan pangan dan sumber ekonomi masyarakat pesisir tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan penanganan ini, mengingat perubahan iklim menjadi tantangan nasional yang memerlukan respons cepat dan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan alam.

 

 Publisher : A@