Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Islamic Center dan Wisata Religi Kabupaten Mesuji, Lampung, memasuki babak baru. Polda Lampung resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menyusul pengumpulan bukti awal yang cukup kuat terkait dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp77,5 miliar.
Proyek yang digagas sejak tahun 2020 ini diduga sarat kejanggalan: mulai dari dugaan pemalsuan surat hibah tanah, material bangunan tidak sesuai spesifikasi, volume pekerjaan kurang, hingga indikasi markup biaya yang merugikan keuangan daerah. Hingga kini, pembangunan belum selesai secara maksimal dan kondisinya banyak yang rusak meski dana telah dicairkan bertahap.
Perkembangan ini disambut sorotan tegas dari DPC LSM MAUNG Kabupaten Mesuji Lampung. Ketua DPC MAUNG Mesuji, Eko Hariyanto, menyatakan bahwa peningkatan tahap hukum ini sudah sangat dinanti masyarakat.
“Kami menyambut baik langkah Polda Lampung menaikkan ke tahap penyidikan. Ini jawaban atas kekhawatiran publik selama ini yang menilai kasus ini sempat terhambat dan berjalan lambat. Tapi ingat, ini baru langkah awal, bukan akhir,” tegas Eko Hariyanto, Senin (15/6).
Proyek yang digagas sejak tahun 2020 ini diduga sarat kejanggalan: mulai dari dugaan pemalsuan surat hibah tanah, material bangunan tidak sesuai spesifikasi, volume pekerjaan kurang, hingga indikasi markup biaya yang merugikan keuangan daerah. Hingga kini, pembangunan belum selesai secara maksimal dan kondisinya banyak yang rusak meski dana telah dicairkan bertahap.
Perkembangan ini disambut sorotan tegas dari DPC LSM MAUNG Kabupaten Mesuji Lampung. Ketua DPC MAUNG Mesuji, Eko Hariyanto, menyatakan bahwa peningkatan tahap hukum ini sudah sangat dinanti masyarakat.
“Kami menyambut baik langkah Polda Lampung menaikkan ke tahap penyidikan. Ini jawaban atas kekhawatiran publik selama ini yang menilai kasus ini sempat terhambat dan berjalan lambat. Tapi ingat, ini baru langkah awal, bukan akhir,” tegas Eko Hariyanto, Senin (15/6).
Ia menegaskan, MAUNG Mesuji akan mengawasi secara ketat setiap proses penyidikan. “Jangan sampai hanya oknum bawah yang diseret, tapi aktor utama dan pengatur di balik layar luput. Dana hampir Rp80 miliar itu uang rakyat, jika ada kerugian negara harus dikejar dan dikembalikan sepenuhnya,” tambahnya.
Eko juga mengingatkan agar tidak ada intervensi atau upaya penghentian kasus secara sepihak. “MAUNG Mesuji berkomitmen mendampingi pengawasan ini. Jika ada penyimpangan dalam proses hukum, kami akan laporkan ke pihak berwenang lebih tinggi. Kasus ini harus selesai adil, transparan, dan memberi efek jera,” pungkasnya.
DPC MAUNG Mesuji berharap proses hukum ini menjadi bukti nyata komitmen memberantas korupsi, terutama pada proyek bernilai besar yang menyentuh kebutuhan dan kepercayaan masyarakat.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Eko juga mengingatkan agar tidak ada intervensi atau upaya penghentian kasus secara sepihak. “MAUNG Mesuji berkomitmen mendampingi pengawasan ini. Jika ada penyimpangan dalam proses hukum, kami akan laporkan ke pihak berwenang lebih tinggi. Kasus ini harus selesai adil, transparan, dan memberi efek jera,” pungkasnya.
DPC MAUNG Mesuji berharap proses hukum ini menjadi bukti nyata komitmen memberantas korupsi, terutama pada proyek bernilai besar yang menyentuh kebutuhan dan kepercayaan masyarakat.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Komentar0