Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
Sekadau, Kalbar — Monitorkrimsus. com
Dugaan perampasan emas milik warga yang terjadi di wilayah Sungai Kunyit, Kabupaten Sekadau, kini bergulir ke dua jalur penanganan sekaligus: penyelidikan intensif oleh Polres Sekadau dan pemeriksaan internal terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau yang namanya disebut dalam peristiwa tersebut. Kasus ini menjadi sorotan tajam sekaligus perhatian serius dari Dewan Pimpinan Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat.
Berdasarkan laporan yang diterima, pelapor berinisial AL, warga Kabupaten Sintang, melaporkan kehilangan emas seberat sekitar 936,97 gram dari total emas yang dibawanya sebesar 1,66617 kilogram. Peristiwa diduga terjadi setelah kendaraan pelapor dihentikan dan dilakukan penggeledahan di wilayah Sungai Kunyit, Kabupaten Sekadau. Emas yang hilang terdiri atas dua batang emas dan satu lempeng emas. Polres Sekadau melalui Satreskrim telah menerima laporan pada 23 Juli 2026 dan sedang mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna mengungkap fakta utuh. Seiring itu, Kejaksaan Tinggi Kalbar juga telah memerintahkan Bidang Pengawasan melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawai Kejari Sekadau yang namanya disebut, guna memperoleh gambaran objektif berdasarkan fakta.
Merespons perkembangan kasus yang meresahkan masyarakat ini, Ketua DPD RAJAWALI Kabupaten Sekadau, Heri, menyampaikan pernyataan sikap tegas dan mendesak:
"Kami memperhatikan perkembangan kasus dugaan perampasan emas ini dengan keprihatinan serius. Warga berhak merasa gelisah ketika harta benda miliknya diduga hilang saat dalam pengawasan atau pemeriksaan aparat. Kami mendukung penuh langkah penyelidikan Polres Sekadau serta pemeriksaan internal Kejati Kalbar. Namun, proses tersebut harus berjalan transparan, cepat, dan hasilnya wajib diinformasikan kepada publik. Jangan biarkan kasus ini samar-samar atau berlarut-larut tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan apa dasar hukum setiap tindakan yang dilakukan di lapangan," tegas Heri di Sekadau, Sabtu (1/8/2026).
Ia menegaskan, asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup-nutupi informasi yang seharusnya diketahui publik. Setiap aparat yang menjalankan tugas di hadapan warga harus dapat mempertanggungjawabkan setiap langkahnya secara terbuka.
⚖️ DASAR HUKUM YANG DIRUJUK DPD RAJAWALI SEKADAU
Dalam sorotan hukumnya, Ketua Heri merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Pasal 407: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas barang milik orang lain, dipidana pencurian dengan kekerasan/perampasan penjara paling lama 9 tahun.
- Pasal 422: Penyalahgunaan wewenang jabatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan hak orang lain dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun.
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 13 & 18: Setiap anggota Polri saat menjalankan tugas wajib menghormati hak asasi manusia, bersikap jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Penggeledahan wajib sesuai prosedur hukum dan disaksikan saksi.
3. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Pasal 4 & 39: Setiap pegawai kejaksaan wajib menjaga kehormatan jabatan, tidak menyalahgunakan wewenang; pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin hingga pidana. Pemeriksaan internal merupakan kewajiban pengawasan pimpinan.
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pasal 3 & 7: Masyarakat berhak mengetahui jalannya proses penanganan perkara, hasil penyelidikan, serta kesimpulan pemeriksaan internal aparat yang terlibat. Informasi tersebut terbuka bagi publik demi kepastian hukum.
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 29: Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan pribadi, harta benda, serta keamanan diri saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
📢 PENUTUP & DESAKAN
Ketua Heri menegaskan DPD RAJAWALI Kabupaten Sekadau akan terus mengawal perkembangan kasus ini:
"Kami mendesak Polres Sekadau dan Kejati Kalbar bekerja secara sinergis dan terbuka. Ungkap kronologi lengkap, dasar hukum penggeledahan, daftar barang yang diperiksa, dan siapa saja yang terlibat di lokasi. Jika ada oknum yang bersalah, proses hukum seberat-beratnya. Jika tidak terbukti, jelaskan fakta secara transparan agar masyarakat tidak berspekulasi. Harta rakyat amanah, tidak boleh hilang begitu saja di bawah pengawasan negara. RAJAWALI Sekadau akan terus mengawal sampai kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan," pungkasnya.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Istimewa
Komentar0