Ket Foto : Istimewa
PONTIANAK, KALBAR — Monitorkrimsus. com
Proyek pembangunan Gedung Parkir yang sebelumnya menjadi sorotan publik akhirnya batal berkontrak. Keputusan tersebut mencuat setelah rencana proyek mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat dan menjadi perbincangan di ruang publik.
Dinas PUPR disebut tidak melanjutkan proses kontrak proyek tersebut. Sementara itu, hibah senilai Rp19,1 miliar dikembalikan oleh Kejati Kalbar.
Pembatalan ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa proyek yang sebelumnya direncanakan dengan dukungan anggaran tersebut akhirnya batal berkontrak?
Publik juga berhak mengetahui secara terbuka bagaimana proses perencanaan proyek, dasar pembatalan kontrak, status anggaran, serta mekanisme pengembalian dana hibah tersebut.
Bagi ASWIN Kalimantan Barat, pembatalan proyek bukan sekadar persoalan administratif. Transparansi menjadi penting karena menyangkut penggunaan dan pengelolaan uang negara.
Karena itu, Dinas PUPR dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi proyek sejak tahap perencanaan hingga keputusan batal berkontrak, termasuk alasan hukum dan administratif yang mendasarinya.
Pertanyaan berikutnya juga patut dijawab: apakah pembatalan ini telah melalui seluruh prosedur yang berlaku, dan apakah tidak menimbulkan potensi kerugian negara maupun konsekuensi hukum atau administratif lainnya?
ASWIN mendorong seluruh proses tersebut dapat dijelaskan secara transparan kepada publik. Kritik masyarakat hendaknya dijadikan bagian dari kontrol sosial, sementara keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan fakta.
Prinsipnya sederhana: uang negara harus jelas peruntukannya, prosesnya harus transparan, dan setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan sesuai fakta.
Publisher : TIM/RED
Komentar0