Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
PONTIANAK — Monitorkrinsus. com
Anggaran negara (TA) 2022–2023 dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp5,9 miliar untuk pengadaan bibit sawit di Kabupaten Sekadau hingga kini belum memiliki kejelasan penuh. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masih melakukan penyelidikan, namun belum ada informasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
Kondisi ini membuat DPD Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Sekadau angkat suara. Melalui ketuanya, Heri, lembaga ini meminta proses hukum dipercepat dan semua informasi dibuka seluas-luasnya.
"Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami meminta Kejati Kalbar segera menuntaskan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik. Jangan biarkan masyarakat terus menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi," kata Heri. Jumat (25/09/26).
"Ada pertanyaan yang harus dijawab: berapa bibit yang sampai ke petani? Apakah sesuai spesifikasi? Dan berapa kerugian negara jika terbukti ada penyimpangan? Semua itu wajib diketahui publik, bukan dirahasiakan," tambahnya.
Dasar Hukum:
- UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Pasal 2 ayat (1): Penyalahgunaan anggaran negara yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara 4–20 tahun.
- UU No. 14/2008 Pasal 3 ayat (1) & Pasal 10 ayat (1): Informasi penggunaan anggaran negara wajib diumumkan secara terbuka kepada publik.
- UU No. 12/2018 Pasal 6 ayat (1): Pengadaan barang/jasa pemerintah harus transparan dan dapat diawasi masyarakat.
DPD RAJAWALI Sekadau menegaskan akan terus memantau dan mengawal setiap perkembangan kasus ini hingga selesai. Keterbukaan informasi dari pihak berwenang diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terkait desakan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
Komentar0