Ket Foto : Istimewa
PONTIANAK — Monitorkrimsus.com
Praktisi Hukum, Richo Suprianto, S.H., M.H., CTA, memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait polemik yang berkembang mengenai sanksi adat dan penutupan sementara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kalimantan Barat. Langkah ini diambil guna mencegah berkembangnya narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat kawasan perbatasan.
Dalam keterangannya, Richo Suprianto menegaskan bahwa sanksi adat senilai Rp155 juta serta alokasi dana bantuan kemanusiaan sebesar Rp500 juta merupakan hasil kesepakatan bersama yang diperoleh melalui proses mediasi yang berlangsung di Kantor Bupati Bengkayang. Seluruh pihak yang terlibat telah menyepakatinya secara sukarela dan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
"Sanksi adat tersebut telah disepakati bersama berdasarkan hasil mediasi di Kantor Bupati Bengkayang. Tidak ada satu pun ketentuan hukum positif yang dilanggar dari hasil mediasi tersebut. Oleh karena itu, saya mengimbau agar tidak membuat asumsi-asumsi baru yang justru dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat atau memicu permasalahan baru," ujar Richo Suprianto.Senin (10/11/26).
Praktisi hukum ini juga meluruskan pemahaman publik terkait pemanfaatan dana tersebut. Ia menegaskan bahwa dari total nilai yang disepakati, Rp500 juta dialokasikan sebagai dana bantuan kemanusiaan, bukan murni diserahkan kepada pengurus adat.
"Perlu diluruskan kembali, angka Rp655 juta terdiri dari dua hal yang berbeda. Rp155 juta merupakan sanksi adat, sedangkan Rp500 juta adalah bantuan kemanusiaan. Dua hal ini memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak boleh disamakan maknanya."
Terkait penutupan sementara PLBN Aruk yang terjadi beberapa waktu lalu, Richo Suprianto menegaskan tidak ada keterkaitan dengan hasil mediasi tersebut. Ia menekankan bahwa di dalam Berita Acara Mediasi yang telah ditandatangani para pihak, tidak ditemukan satu klausul pun yang menyebutkan penutupan PLBN Aruk sebagai bagian dari kesepakatan.
"Penutupan PLBN Aruk tidak memiliki keterkaitan dengan hasil mediasi yang telah disepakati. Tidak ada klausul dalam berita acara yang menyatakan penutupan pos lintas batas. Langkah penutupan diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban wilayah, bukan akibat kesepakatan adat yang telah disepakati bersama," tegasnya.
Richo Suprianto berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghormati kesepakatan yang telah dicapai melalui jalur damai dan mediasi. Jika terdapat hal yang belum jelas, disarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak terkait, daripada menafsirkan sendiri yang berisiko menimbulkan ketegangan baru.
Publisher : Putra
Komentar0